Depdagri Tunggu Surat MA

Seperti yang sudah diberitakan, dalam fatwa MA disebutkan seorang bupati yang melakukan korupsi dan divonis bersalah, tidak mungkin dan tak layak (menjabat) lagi. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong, jika vonis telah memiliki kekuatan hukum tetap maka bupati tersebut dapat langsung diberhentikan dari jabatannya.

Sedangkan saat menjalani proses hukum, kepala daerah yang terlibat korupsi dinonaktifkan dari jabatannya. Vonnie sendiri dipidana satu tahun enam bulan dalam kasus PL proyek Bandara Kukar Samarinda. (esy/jpnn)