Depkeu Mengaku Sulit Nilai Aset Negara

JAKARTA - Departemen Keuangan (Depkeu) mengakui kesulitan menilai aset-aset milik negara di sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Terutama yang cukup kesulitan adalah terhadap Departemen Pertahanan dan Departemen Pekerjaan Umum. "Memang belum semuanya selesai, karena ada beberapa instansi yang asetnya luar biasa besar," kata Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto, di Jakarta, Jumat (19/6).

Hadiyanto menyebutkan, aset tersebut antara lain meliputi jalan, jembatan, irigasi, DAM, waduk, bandara dan lainnya. "Aset-aset itu memerlukan keahlian khusus untuk menilainya," jelasnya.

Namun, dikatakan hadiyanto pula, terdapat juga penambahan aset negara sebesar Rp 600 triliun dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hadiyanto mengatakan, penambahan itu bukan hanya berasal dari re-evaluasi aset. Peningkatan terjadi, katanya pula, karena adanya belanja modal dan belanja barang yang bertambah dari tahun ke tahunnya. Penambahan juga bisa terjadi karena koreksi hasil penilaian aset dan inventarisasi.

Depkeu sendiri sedianya akan melakukan re-evaluasi aset negara, yang semula direncanakan dapat selesai pada tahun 2008 lalu. Namun prosesnya lantas diperpanjang hingga 2010, karena kompleksnya aset negara yang harus diperiksa. (lev/JPNN)