Depkeu Sulit Pantau Laporan BP Migas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar Badan Pelaksana Usaha Hulu (BP Migas) lebih terbuka dalam setiap kinerjanya. Komisi mengharapkan BP Migas membuat sistem pelaporan online terhadap rencana kerjanya.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar berharap BP Migas bisa segera merancang sistem yang lebih baik yang memungkinkan semua pihak memantaunya. "BP Migas harus segera bikin sistem online," jelasnya. Itu terutama untuk membeberkan kepada masyarakat soal berapa besar lifting, cost recovery, dan recovery system, hingga manajemen aset.

Dengan begitu, semua pihak yang berkepentingan seperti Depkeu, Ditjen Pajak, termasuk presiden, bisa melihatnya. Dia mengungkapkan, selama ini betapa sulitnya Dirjen Pajak menghitung berapa pajak yang harus ditanggung BP Migas setiap tahun. "Tidak ada laporan terbuka. Mereka harus datang dan menghitung," jelasnya.

Departemen Keuangan juga tidak bisa mengetahui berapa lifting yang dilaksanakan hari ini. "Selama ini pihak-pihak itu hanya dapat laporan," jelasnya. Karena itu, Depkeu pun sulit menghitung potensi pengeboran migas yang ditangani BP Migas. Meski demikian, tidak semua pihak bisa memiliki akses masuk. Hanya mereka yang berkepentingan yang bisa masuk.