Deplu Australia Diminta Klarifikasi Soal Tambang Batubara Adani

Permintaan UU Kebebasan Informasi diajukan bulan Agustus lalu oleh The Australia Institute, yang meminta semua "korespondensi dan kabel" terkait dengan permintaan pendanaan pemerintah asing untuk proyek Adani.

Secara khusus, permintaan ke DFAT ini ditujukan bagi setiap dokumen yang "mencakup atau merujuk pada langkah formal dari menteri atau pejabat Australia yang meminta atau merekomendasikan pertimbangan kontribusi keuangan atau keterlibatan dalam proyek ini" dari lembaga pemerintah asing pada tahun 2017.

Hal ini termasuk "bank impor ekspor atau agen kredit, atau agen pembiayaan multilateral, atau pemodal sektor swasta asing".

Kedutaan cari dokumen

Sebagai tanggapan, DFAT meminta waktu, "karena kompleksitas dan volume permintaan Anda mencakup beberapa ratus halaman dokumen".

DFAT juga mengungkapkan tiga kedutaan besar Australia di luar negeri kini sedang mencari dokumen dimaksud.

"Pemerintah Australia tampaknya membantu Adani mendapatkan bantuan keuangan dan dukungan dari luar negeri," kata direktur eksekutif The Australia Institute Ben Oquist.

"Fakta bahwa departemen tersebut mengakui adanya ratusan halaman dokumen yang berkaitan dengan banyak negara dan dari berbagai departemen di Australia ... menunjukkan banyaknya pekerjaan dilakukan," katanya.

DFAT merujuk tanggapan mereka kepada Menteri Perdagangan Steven Ciobo.