Desa Membantu Kota, Bukan Sebaliknya

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Sandojo mengatakan, program satu desa satu produk akan mempermudah aktivitas perdagangan online (e-commerce) produk desa. Dengan begitu, jaringan pasar pedesaan akan menjadi semakin luas.

“Program desa online bisa dikaitkan dengan e-Commerce, tapi kalau tidak ada produk unggulan dalam satu kecamatan atau minimal satu desa, untuk di e-commerce juga susah. Saya ingin ke depan desa akan membantu kota, bukan kota membantu desa,” ujar Eko pada Rapat Kerja seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian DPDTT, Jakarta, Senin (22/8).

Eko mengatakan, separuh masyarakat Indonesia saat ini tinggal di desa. Bahkan banyak di antaranya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu sangat penting 74.754 desa yang ada di seluruh Indonesia diberdayakan, sehingga mampu memberi dampak ekonomi yang luar biasa untuk bangsa.

“Tugas kita (Kementerian DPDTT,red) cuma satu, yaitu meningkatkan taraf hidup desa. Ada daerah yang masih tertinggal, meskipun ada juga yang sudah mulai berkembang dan maju. Sudah saatnya kita tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi sudah waktunya melakukan pemberdayaan ekonomi juga,” ujar Eko.

Menurut Eko, aliran dana yang masuk ke desa baik dana desa dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah, dapat dimaksimalkan untuk mendatangkan income (pendapatan) ke desa. Salah satu upaya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Selanjutnya dengan perusahaan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), bagaimana swasta dan BUMN ini bisa investasi ke desa dalam bentuk pasca panen. Diupayakan agar bagaimana industri bisa masuk ke desa. Atau desa bisa bikin pelatihan yang bisa bekerja di luar desa, sehingga bisa membawa income masuk ke desa,” ujarnya.  

Selain itu, Eko juga menegaskan, cara pandang yang masih mengatakan kementerian yang dipimpinnya merupakan gabungan dari tiga kementerian, juga harus dihapuskan. Karena hal tersebut justru menyebabkan saling ego antar direktorat yang ada. 

"Saya empower dirjen-dirjen saya, enggak boleh ada yang mengganggu. Bahwa kita adalah satu kementerian baru yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Enggak ada geng-gengan lagi,” ujar Eko. (gir/jpnn)