Desa Rawan Bencana Diberi Opsi Relokasi

jpnn.com - JAKARTA - Bencana longsor yang menimpa beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir juga menjadi perhatian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi.

Pasalnya, hal tersebut sering terjadi di desa-desa rawan bencana. Karena itu, pemerintah pun mengeluarkan rencana untuk merelokasi penduduk di desa rawan bencana sebagai tindakan pencegahan.
    
Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, pemerintah terus berusaha untuk mencegah terjadinya korban wilayah rawan bencana alam. Salah satunya, dengan memindahkan warga desa di lokasi rawan ke lokasi yang lebih aman. Namun, hal tersebut juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat.
    
"Kami terus memberikan penyadaran ke masyarakat desa yang berminat pindah ke lokasi yang aman. Terkait lokasi pemindahan pun tak kami putuskan sendiri. Masyarakat tentu harus dilibatkan dalam pemilihan lokasi sehingga ada kesadaran bersama," jelasnya di Jakarta kemarin (14/12).
    
Dia menjelaskan, daerah-daerah rawan bencana di Indonesia sudah pasti ada di setiap provinsi. Bahkan, sebagian besar melingkupi desa-desan dan daerah tertinggal. Karena itu, dia terus memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan korban bencana alam.  
    
"Kami tidak menginginkan jumlah rakyat Indonesia yang berduka karena bencana alam semakin bertambah. Apalagi Indonesia akan menghadapi musim penghujan. Sehingga ancaman longsor, banjir, gagal panen, dan masalah-masalah lainnya pasti berimbas ke masyarakat desa. Jangan sampai desa yang sudah terisolir, semakin terpuruk hidupnya. Ini harus dideteksi sejak dini," terangnya.
    
Namun, Marwan mengaku masih berhati-hati dalam melakukan rencana relokasi. Pasalnya, relokasi desa membutuhkan upaya yang cukup besar. Selain upaya menyadarkan masyarakat, dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di desa baru pun tak mudah. Karena itu, dia harus membandingkan mana opsi yang lebih menguntungkan.
    
"Upaya relokasi tentu saja kalau memang dibutuhkan.  Misalnya, desa itu memang sudah zona rawan bencana dan tidak produktif. Sehingga, tidak mungkin lagi ditempati oleh penduduk. Tapi, kalau misalnya tak parah, kami bisa memperbaiki desa paska bencana. Yang jelas, korban harus dipastikan bisa dicegah," ungkapnya.
    
Terkait wacana tersebut, pihaknya pun masih melakukan evaluasi terhadap kemungkinan implementasi. Menurutnya, hal tersebut bakal dikomunikasikan kepada kementerian dan badan terkait.

"Hal ini akan dihitung, dipelajari, dan dipetakan sesuai dengan kebutuhan yang ada," ungkapnya.
    
Terkait desa yang sudah terdampak, Marwan mengaku bakal memprioritaskan pembangunan desa tersebut. Salah satunya, Desa Karang Kobar yang terdampak longsor Banjarnegara.

Menurutnya, aktivitas warga desa itu harus bisa kembali bergerak secepatnya dan melakukan aktifitas perekonomian.
    
"Saat mendapat informasi adanya bencana yang menimpa masyarakat perdesaan, kami langsung mengirimkan tim untuk memantau situasi. Saya secara pribadi dan atas nama kementerian sangat berduka atas bencana yang terjadi. Ini benar-benar menjadi persoalan serius yang harus segera kami tangani," ungkapnya.  (bil)