Desak Aparat Hukum Usut KPU Jatim

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muamir Muin Syam menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait gugatan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja semakin membuka praktik menyimpang oleh KPU Jawa Timur. Karenanya, sudah saatnya aparat penegak hukum turun tangan memeriksa komisioner KPU Jatim yang dinonaktifkan oleh DKPP.

Menurut Muamir, bisa jadi ada hal lain yang membuat tiga anggota KPU Jatim terpaksa bertindak tidak profesional. "Apakah mereka lalai, atau merupakan bagian dari konspirasi besar yang berupaya menghalalkan segala cara dan  memaksakan kemenangan di pilgub jatim," katanya di Jakarta, Rabu (31/7).

Ditambahkannya, sikap tegas aparat penegak hukum diperlukan demi menekan dan mencegah kejahatan dalam proses Pemilu. "Sehingga proses demokrasi bisa melahirkan pemimpin yang berjiwa, bermartabat, dan tulus mensejahterkan rakyat," pungkasnya.

Lebih jauh Muamir mengatakan, putusan DKPP yang memulihkan hak Khofifah-Herman untuk dicalonkan telah membangkitkan kembali harapan tegaknya demokrasi di Jawa Timur. Ia pun berharap hasil keputusan DKPP ini menjadikan spirit baru bagi semua pihak untk berpolitik jujur dalam pilgub mendatang.

"Sehingga siapapun yang menang, akan diterima dan disambut dengan hormat sebagai kemenangan rakyat," kata Muamir seraya menambahkan, putusan DKPP itu semakin menguatkan PKB untuk mengantar Khofifah ke kursi Gubernur Jatim untuk lima tahun mendatang.

Sebelumnya, DKPP menyatakan tiga KPU Jatim telah bertindak tidak profesional dan menyalahi kode etik penyelenggara pemilu sehingga dinonaktifkan sementara. Selain itu, DKPP juga memulihkan hak konstitusi Khofifah-Herman yang sebelumnya dicoret KPU Jatim, untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilukada Jatim tahun ini. (boy/jpnn)