Desak APBN Bergulir Efektif 10 Bulan

Menteri yang menggantikan Evert Erenst Mangindaan itu memaparkan, BPKP harus segera mencari strategi yang bisa memberikan jalan keluar sehingga APBN bisa bergulir efektif sepuluh bulan.

Persoalan-persoalan yang memperlambat pengucuran APBN ke tingkat daerah diharapkan bisa dievaluasi. Diantaranya, pengucuran APBN sering terlambat karena menunggu pengesahan APBD di beberapa daerah yang sering molor hingga menjelang pertengahan tahun berjalan.

Pendampingan dari BPKN ini diharapkan, pemerintah daerah tidak takut tersangkut persoalan hukum karena mendapat kucuran APBN lebih cepat. Pihak Kemen PAN dan RB berharap, menjelang tutup tahun 2011 ini, BPKP sudah mendapatkan formulasi jika supaya APBN bisa berjalan efektif selama 10 bulan.

Selian meminta BPKP mengevaluasi efektifitas masa pengucuran APBN, Azwar juga berharapa BPKP menganalisis efektifitas biaya perjalanan dinas aparatur negara. Dia menilai jika selama ini ongkos perjalanan dinas sangat banyak. "Kalau bisa menghemat 20 % saja, artinya sudah sekitar Rp 50 triliun," katanya.