Desak Batalkan Anggaran Pin Emas dan Baju Dinas DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Rencana Sekretaris Dewan DPRD Sumut untuk menggelar lelang ulang pengadaan  pin atau lencana emas kepada anggota DPRD Sumut 2014-2019 yang menggunakan anggaran Rp1,2  miliar, harus ditolak.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi mengatakan, lelang ulang hanya akal-akalan saja. Karena niatnya dari awal sudah me-markup anggaran, tetap saja bakal ada penggelembungan kalau pun dilakukan lelang ulang.

Uchok mendesak agar pengadaan pin itu dibatalkan saja dan uang Rp1,2 miliar tersebut dikembalikan saja ke kas Pemprov Sumut.

"Lelang ulang hanya akal-akalan saja. Karena kalau ada selisih (mark up) berapa pun, misal 3 juta saja per pin, ya nanti itu akan masuk ke kantong panitia lelang karena anggaran harus dihabiskan. Karena itu, lebih baik dibatalkan saja dan uangnya dikembalikan ke kas daerah, ke APBD,"  terang Uchok kepada JPNN, kemarin (4/9).

Pernyataan Uchok menanggapi Sekwan DPRD Sumut, Randiman Tarigan yang mengaku saat ini pihaknya sedang mengajukan penyelenggaraan lelang ulang terhadap lencana tersebut.

“Kita akan mengulang tender tersebut pada 3 September 2014 mendatang. Soalnya, tinggi kali harganya. Nantikan kita cari angka yang paling murah," ucap Randiman sembari mengakui tender sebelumnya memang bermasalah.

Uchok juga mendesak, anggaran untuk pengadaan baju dinas 100 anggota DPRD yang per anggota DPRD dianggarkan Rp 6,5 juta, juga dikembalikan ke kas daerah. Memang diakui Uchok, seragam dinas diatur di PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan keuangan anggota dan pimpinan DPRD.

Namun, katanya, bukan soal diatur di PP atau tidak. "Karena sama-sama ditangani sekwan, saya yakin untuk pengadaan baju dinas ini juga ada niatan mark up. Maka sebaiknya dibatalkan juga. Biar beli baju sendiri para anggota DPRD itu, toh gajinya juga banyak. Kayak orang kere saja, baju harus dibeli dengan uang rakyat," cetus pria yang pertama kali mengungkap data pengadaan pin emas dan baju dinas anggota DPRD provinsi se-Indonesia itu.