Desak Evaluasi Data Warga Miskin

Dia menambahkan, data yang ada selama ini digunakan tidak pernah dikoordinasikan dengan melibatkan RT dan RW. Sehingga, hal ini bisa memunculkan kesenjangan sosial, antar warga karena penyaluran BLSM tidak tepat sasaran.

“Bisa jadi warga yang seharusnya mendapat BLSM malah tidak dapat. Maka dari itu, harus ada pemutakhiran data,” ujarnya kepada Radar Bogor (Grup JPNN). 

Dia mengaku terpaksa mengembalikan kartu BLSM, sebanyak sepuluh kartu akibat tak tepatnya sasaran. “Dari pada ribut dan salah paham sama warga, lebih baik saya kembalikan ke kantor pos,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Pos Djuanda Dody menjelaskan, pihaknya hanya membayarkan BLSM kepada masyarakat, soal datanya  diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Setelah itu, data masuk ke Kementerian Sosial dan dikirimkan ke Pos Indonesia.