Desak Hentikan Pemberian Izin Kelola Hutan
Kamis, 05 Januari 2012 – 20:49 WIB
JAKARTA – Sekertaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Berlian Tihang mengakui pihaknya tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Silva Inhutani di Register 45. Tidak dijelaskan apa alasannya, namun dia mendesak agar Pemerintah Pusat menghapus izin pengelolaan hutan, yang diatur di Undang-undang (UU) maupun Peraturan Menteri Kehutanan.
Register 45 merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI ). Namun, PT Silva Inhutani telah melakukan penyimpangan dalam mengelola hutan. Sebab, kenyataanya hutan itu ditanami dengan tanaman perkebunan seperti singkong, nanas, dan karet.
Baca Juga:
“Yang berhak menegur itu pemberi izin dalam hal ini Kementerian Kehutanan,” kata Berlian usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tertutup di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (5/1).
Pemprov Lampung, lanjut Berlian, juga meminta Pemerintah Pusat tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan banyaknya mengeluarkan izin pengelolaan hutan untuk pihak swasta. “Kiranya pemerintah pusat kedepan tidak lagi mengeluarkan izin untuk perusahaan mengelola hutan. Biar amanlah,” ujarnya.
JAKARTA – Sekertaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Berlian Tihang mengakui pihaknya tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang
BERITA TERKAIT
- Ditlantas Polda Riau Menyosialisasikan Keselamatan Berkendara & Pilkada Damai di Tol Pekanbaru-Dumai
- Ungkap 25 Kasus Narkoba, AKBP Ruri Dapat Penghargaan dari Pemkab Banyuasin
- PPPK 2024: Pemprov Sumsel Buka 5.953 Formasi, Seleksi Dibagi 2 Tahapan, Ini Jadwal Lengkapnya
- Tahanan Kabur di Rohul Ditangkap Lagi Setelah 3 Hari Bersembunyi
- Pecahan 10 Ribu Bergambar Rumah Limas Dimemorabilia oleh BI
- Seleksi PPPK 2024: Pemkot Semarang Buka 2.654 Formasi