Desak Investigasi Kementerian ESDM, BPH Migas dan SKK Migas

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan meragukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri membuat terobosan memberantas mafia migas. Pasalnya, sejak dibentuk hingga saat ini, tim reformasi terlalu banyak membuat pernyataan itu justru membingungkan masyarakat.

"Semua pemberitaan mengenai tim reformasi pasti tentang Pertamina dan Petral. Apa mafia migas hanya ada di Pertamina dan Petral? Apa tidak ada di Kementarian ESDM, SKK Migas, atau DI BPH Migas," ujarnya, Sabtu (20/12).

Mamit mengingatkan, mafia migas biasanya orang yang berusaha memengaruhi pejabat atau orang yang memunyai kekuasaan dalam membuat suatu kebijakan. Mafia pasti akan menempatkan orang untuk menduduki jabatan yang strategis dalam mengamankan bisnis mereka.

"Jadi, jika hanya Pertamina dan Petral yang diobok-obok, saya kira sangat keliru. Tim ini juga harus bisa mengobok-obok Kementerian ESDM mulai dari personal sampai sistem yang sudah berjalan," ujarnya.

Jangan karena dibentuk oleh Menteri ESDM, tim reformasi, kata Mamit, lantas melepas lembaga tersebut dari yang namanya evaluasi dan investigasi. Padahal pelelangan blok-blok Migas dilakukan oleh Kementerian ESDM.

"Perlu diperhatikan apakah sistem pelelangan sudah berjalan dengan baik. Apakah penunjukan pemenenang sudah berlangsung dengan benar? Apakah tidak ada transaksi dalam penjualan data-data sismik? Dan masih banyak lagi hal-hal yang patut di investigasi," katanya.

Selain di Kementerian ESDM, langkah yang sama juga harus dilakukan tim reformasi terhadap SKK Migas, mengingat kewenangan yang dimiliki lembaga ini sangat besar. Sementara investigasi perlu dilakukan terhadap BPH Migas, karena merekalah yang menggatur jalur distribusi BBM bersubsidi.

"Semua sektor dalam industri migas harus mereka perhatikan. Jangan sampai justru akan tercipta mafia-mafia migas yang baru," katanya. (gir/jpnn)