Desak Jokowi Jelaskan Kebijakan Mega Jual Aset Negara

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mendesak PDIP untuk menjelaskan alasan kebijakan penjualan aset negara semasa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut Fahri,  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi selaku juru kampanye dan bakal calon presiden dari PDIP, juga harus bisa menjelaskan hal tersebut.

"Adapun PDI Perjuangan termasuk Jokowi harus bisa menjelaskan kebijakan itu sekarang. Sebab kalau memang itu benar berarti akan terulang. Kecuali diakui salah," kata Fahri saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (24/3).

Ia menilai penjelasan soal kebijakan penjualan aset negara itu sangat penting. Pasalnya, kebijakan serupa dikhawatirkan terulang lagi pada masa kepemimpinan yang baru.

"Karena kalau divestasi itu ideologi, ya akan diulang. Saya kira itu perlu ditanya," tegasnya.

Sebelumnya, Fahri mempersoalkan kebijakan masa pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri melalui Twitter. Ia mengeluarkan tujuh twit dengan tagar #MelawanLupa.

Saat dikonfirmasi mengenai kicauannya tersebut, Fahri mengaku hanya meneruskan status dari kawannya yakni ekonom bernama Sunarsip. Ia meneruskan pemikiran Sunarsip karena dinilainya memang benar dan selama ini tidak ada klarifikasi yang disampaikan Megawati maupun PDIP.

"Saya hanya mengutip tulisan teman dan memang data benar semua. Jangan lupa bahwa Sabam Sirait tokoh PDIP juga ingatkan PDIP peristiwa saat mereka berkuasa," ucapnya. (dil/jpnn)