Desak Jokowi Tolak Kenaikan Tarif Listrik

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi, mengatakan, kenaikan harga solar subsidi menjadi Rp 7.500 perliter, tidak tidak serta-merta membuat PLN seenaknya meminta kenaikan tarif dasar listrik bagi rakyat berkemampuan terbatas, khususnya pelanggan 450va dan 900va.

Apalagi, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo itu kecilnya di bantaran kali, sehingga sudah tahu susahnya rakyat di bawah untuk mendapatkan dan membayar listrik selain memenuhi kebutuhan pokok.

"Apalagi setelah kenaikan BBM ini," kata Fahmi, Jumat (21/11) di Jakarta.

Menurutnya, jumlah saat ini ada 35 juta pelanggan listrik 450va dan 900va dari 57 juga pelanggan PLN. Artinya, kata dia, mayoritas rakyat Indonesia belum mampu menikmati listrik di atas 900va. Apalagi setelah kenaikan BBM ini dimana setiap keluarga harus dibebani dengan pengeluaran tambahan kenaikan bahan pokok yang  signifikan termasuk  biaya transportasi.

"Publik tak usah risau. Pak Jokowi itu kan belum blusukan lagi ke kampung-kampung mendengar curhatan rakyat pascakenaikan BBM. Bukan Pak Jokowi namanya jika hanya menunggu di Istana untuk  mendengar laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya  soal kesulitan dan harapan rakyat di bawah," katanya.

Fahmi mengulang pernyataan Jokowi pada pidato kenegaraan di DPR pada Agustus  2014 lalu bahwa solusi penghematan subsidi solar adalah memaksa PLN mengganti BBM dengan penggunaan batubara dan gas sehingga menciptakan efisiensi Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun.

"Itu artinya Pak Jokowi menolak kenaikan TDL karena kunci masalah pada pengalihan sumber energi PLN bukan rakyat kecil pengguna 450va dan 900va. Jadi jika nanti PLN  minta kenaikan TDL dengan alasan kenaikan BBM harus kita tolak, kecuali Pak Jokowi mendapat "bisikan" lain pas di Istana. Tapi kan rakyat masih ada doa  agar TDL tidak naik," katanya. (boy/jpnn)