Desak KPK Bongkar Korupsi Dephub
Senin, 25 April 2011 – 17:20 WIB

Desak KPK Bongkar Korupsi Dephub
JAKARTA-Sedikitnya 20 orang yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (25/4).
Mereka mendesak Kemenhub mengusut tuntas dugaan penyelewengan terhadap proses tender pembangunan sarana dan prasarana publik di dua bandara yaitu Bandara Sumarorong, Mamasa (Sulawesi Barat) dan Bandara Supadio, Pontianak (Kalimantan Barat). “Dugaan penyelewengan, proses lelang yang telah selesai dilakukan justru memenangkan perusahaan pelaksana yang menawarkan proyek dengan dana yang jauh lebih besar sehingga berpotensi terjadi pemborosan,” Ketua Umum Presidium Nasional Kapak, Laode Kamaluddin.
Dikatakanya, untuk Bandara Sumarorong, terjadi potensi pemborosan sebesar Rp 13,3 miliar yaitu pemenang lelang PT Hutama Karya dengan penawaran 93,3 persen lebih besar dari HPS (harga perkiraan sendiri) penawar terendah 64,44 persen PT Telaga Mega Buana.
"Sedangkan untuk proyek Bandara Supadio, diduga terjadi pemborosan Rp 1,9 miliar. Karena PT Istakan Karya sebagai pemenang menawar 77,41 persen dari HPS terendah sebesar 70 persen dari PT Yasa Patria Perkasa," ujarnya. Atas dasar itu, lanjut Laaode, pihaknya menyimpulkan telah terjadi kompromi antara pemenang lelang dengan unit pengguna jasa antara lain panitia lelang, direktorat jenderal perhubungan udara yang menyebabkan pemenang lelang bukan penawar terendah. (kyd/jpnn)
JAKARTA-Sedikitnya 20 orang yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan,
BERITA TERKAIT
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD
- Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung
- ISSF Dorong Pemberantasan Judi Online Multi Sektor