Desak Mahfud MD Mundur, ICW Disebut Tak Paham Regulasi

"Pasal 5 ayat 3 ini dengan sangat jelas bahkan tegas mewajibkan negara yakni pemerintah dan parlemen mengevaluasi instrumen hukum yakni undang-undang atau peraturan badan anti korupsi seperti KPK secara periodik," paparnya.

Dengan merujuk pada pasal 5 ayat 3 Konvensi PBB Anti-Korupsi ini, kata Siti Noor Laila, maka tidak ada yang keliru apalagi salah dengan DPR RI dan Pemerintah Indonesia merevisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Apalagi, perubahan yang dilakukan tidak mengurangi tugas dan kewenangan KPK, yang artinya tidak ada pelemahan terhadap KPK. Bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya perlu dilakukan pengawasan adalah merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis," ungkapnya.

Dengan demikian, Siti Noor Laila memastikan tidak ada yang salah dari pemerintah dan DPR merevisi UU KPK. Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas dengan revisi tersebut, lanjutnya, maka bisa menempuh jalan Judicial review atau buat usulan legislatif review.

Dia menjelaskan mahasiswa sedang melakukan upaya Judicial review di MK, maka sudah seharusnya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kecuali jika ICW dan para aktifis anti korupsi lainnya sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti Korupsi ini," tuntas Siti Noor Laila Anggota Dewan Pakar Seknas Jokowi.(fri/jpnn)