Desak Majelis Etik KPK Klarifikasi Kedekatan Samad dengan Jokowi ‪
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Juliandri mengatakan secara etika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya meminta klarifikasi Ketua KPK Abraham Samad yang sempat diwacanakan oleh PDI Perjuangan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Klarifikasi tersebut menurut Juliandri dinilai penting untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etika yang dilakukan Samad ketika wacana tersebut mengemuka.
"Jika tidak diklarifikasi, secara etika ini akan jadi masalah karena KPK dan seluruh jajarannya harus berada pada posisi independen dan imprasial. Pimpinan KPK lainnya harus menginisiasi permintaan klarifikasi dari Samad. Sebab sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai wacana Samad jadi cawapres dari Jokowi," ujar Juliandri ketika dihubungi wartawan, Rabu (29/5).
Selain itu lanjutnya, masyarakat juga berhak mengetahui wacana Abraham Samad yang akan dijadikan Jaksa Agung jika pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang dalam pemilu presiden mendatang.
"Pertemuan Jokowi dengan Samad harus diklarifikasi, apakah ada kepentingan politik di balik hal itu. Majelis Kode Etik KPK harus bertindak," sarannya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Juliandri mengatakan secara etika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Buntut Insiden di Arena Mukernas PPP, Mardiono dan Orang Kepercayaannya Disomasi
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Sedih Lihat Hubungan Mega-Jokowi, Effendi Simbolon Ajak Keduanya Berdamai
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto
- Deddy Sitorus Ungkap Anomali dari Banyaknya Spanduk yang Serang PDIP