Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gerakan Cintai Lahat (GCL) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Selasa (21/1).
Mereka mendesak Mendagri Tito Karnavian mencopot Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lahat Imam Pasli karena diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek APBD Perubahan 2024 dan APBD Induk 2025.
“Pj Bupati Lahat Imam Pasli diduga melakukan arogansi kekuasaan dengan menyalahgunakan wewenang yaitu cawe-cawe proyek APBD Perubahan 2024 sebanyak 42 paket proyek senilai Rp 41 miliar dan proyek pengadaan barang dan jasa RSUD senilai Rp 131 miliar dari APBD Induk 2025,” kata Randika Alhajerry, koordinator aksi, dalam orasinya depan Kemendagri.
“Atensi dan tindakan tegas harus segera dilakukan oleh Mendagri atas anak buahnya yang diutus sebagai Pj kepala daerah di Kabupaten Lahat,” imbuhnya.
Jerry, sapaan akrabnya, menyatakan telah memiliki bukti kuat atas dugaan tidak pidana korupsi dengan modus komitmen fee yang diterima oleh Imam Pasli.
“Kami disini bukan hanya menyampaikan aspirasi dengan orasi namun ada laporan bukti-bukti kuat adanya dugaan cawe-cawe proyek Imam Pasli yang akan diserahkan ke Kemendagri,” tuturnya.
Karena itu, Jerry meminta Kemendagri untuk menindak lanjuti laporan tersebut dengan memberikan tindakan tegas berupa pencopotan Imam Pasli sebagai Pj Bupati Lahat.
“Kami hanya ingin menagih komitmen dari Mendagri Pak Tito yang akan menindak tegas Pj kepala daerah yang menyelewengkan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tegas Jerry.
Jerry memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi apabila Imas Pasli tidak segera dicopot sebagai Pj Bupati Lahat
- Bupati Lampung Timur Diperiksa Jaksa terkait Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas
- Respons PDIP Semarang soal Kasus Mbak Ita di KPK
- Perhitungan Kerugian Negara Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau Menjadi Rp 162 miliar
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Gugatan Praperadilan Dugaan Korupsi Ditolak, Mbak Ita Tak Terlihat di Balai Kota Semarang
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal