Desak Menteri PU dan Bappenas Turunkan Dana
Sabtu, 22 November 2008 – 17:48 WIB
JAKARTA-Tidak ada perhatian dari pemerintah pusat soal kerusakan jalan simpang Bontang hingga Berau, bahkan dalam rapat anggaran 2009 tidak sedikit pun menyinggung upaya pembenahan jalan negara ini. “Saya akan mendesak pihak terkait untuk segera memberikan perhatian, terutama menteri PU dan Bappenas yang harusnya memberikan prioritas memadai Kaltim, jangan hanya di kuras alamnya, kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan,” kata anggota DPR RI M Yasin Kara SE disela-sela perjalanan reses menuju Kutai Timur pada Sabtu (22/11) saat dihubungi Kaltim Post. Perjalanan yang memakan waktu 22 jam dengan menggunakan mobil, diakui anggota dewan dari komisi X fraksi PAN ini dalam rangka menjalin aspirasi masyarakat (asmara) Kaltim. Dalam perjalan tersebut pasalnya terlihat kondisi jalan negara antara Simpang Bontang hingga Berau, mengalami kerusakan yang amat parah. Terutama kondisi jalan antara Rantaupulung dengan Wahao poros Kutim Berau. “Kondisi jalan seprti ini jelas sangat merugikan ekonomi di Kaltim umumnya,” kata Yasin. Berdasarkan keluhan yang disampaikan masyarakat setempat, lanjut Yasin infastruktur jalan yang tidak mendukung berdampak pada lambatnya pembangunan. Salah satu faktor utamanya dikatakan Yasin yakni ketidakberdayaan daerah yang diakibatkan kuatnya sentralisasi pembangunan oleh pemerintah pusat. Misalnya proyek-proyek pembangunan yang sering diusulkan daerah banyak yang gagal. Karena mulai tingkat gagasan, perencanaan sampai pada pelaksanaan, dana evaluasi, dan pengawasan benar-benar ditentukan pusat. “Ini 'kan tidak adil karena kalau dilihat besarnya sumbangan pendapatan dari sumber daya alam Kaltim untuk pusat,” tambahnya. (rie/JPNN)
Tak hanya itu, kemiskinan juga dijumpai di daerah sekitar industri. Daerah penghasil dan pengolahan minyak, gas alam cair, batu bara seperti di Muara Jawa, Marangkayu, Bontang, dan Sangatta. Di kota Bontang, sendiri diapit dua industri raksasa, yakni perusahaan pupuk PT Pupuk Kaltim dan perusahaan gas alam cair PT Badak LNG Co, tercatat sekitar 6.000 jiwa keluarga prasejahtera.
Baca Juga:
JAKARTA-Tidak ada perhatian dari pemerintah pusat soal kerusakan jalan simpang Bontang hingga Berau, bahkan dalam rapat anggaran 2009 tidak sedikit
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Digikomfest 2024 Dorong Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
- Kapolres Banyuasin Membagikan Makanan Bergizi Gratis untuk Siswa SDN 13 Air Kumbang
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Tanah Longsor di Padang Lawas, 4 Orang Meninggal Dunia
- Irjen Andi Rian Kerahkan 1.471 Personel Kawal Pemungutan Suara Pilkada 2024 di Sumsel
- Ditresnarkoba Polda Sumsel Memusnahkan Sabu-Sabu 2.689,06 Gram dan 657 Butir Ekstasi