Desak MK Batalkan Pasal Penentu Harga BBM

’’Kami semua elemen yang mewakili rakyat Indonesia, sepakat mengajukan judicial review terhadap UU Migas yang sangat dipengaruhi pihak asing,’’ ujar Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur ini.

Selain Din Syamsuddin dan Hasyim Muzadi ikut dalam rombongan gugatan tersebut di antaranya Ketua MUI Amidan, mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin dan 12 ormas Islam lainnya. Mereka diterima langsung oleh Ketua MK Mahfud MD beserta Hakim Konstitusi lainnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi, Harjono, menegaskan, pembatalan pada Pasal 28 Ayat 2 dalam UU tersebut masih berlaku hingga kini. Karena, pasal itu yang pada intinya menyerahkan penentuan harga BBM berdasarkan mekanisme harga pasar.

’’Kami sudah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 yang mengatur harga BBM dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan. Sebab, dalam pandangan kami, hal itu bertentangan dengan UUD 1945,’’ terang Harjono usai menemui para pemohon itu.