Desak Pemerintah Serius Urus Infrastruktur Daerah

Dijelaskan Marwan, data statistik terbaru membuktikan bahwa dibandingkan dengan negara-negara sekelas seperti Malaysia, Thailand, Turki, Brazil, dan Meksiko, infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh.

"Kita tak henti-hentinya terus mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Kita juga berjuang agar anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun semakin bertambah demi tersedianya kebutuhan infrastruktur yang handal di seluruh negeri ini demi kepentingan masyarakat luas,” cetus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(F-PKB) di DPR itu.

Sementara, Kapoksi V F-PKB DPR, Mohamad Toha, mengatakan, untuk membangun infrastruktur daerah, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan APBN, mengingat beban APBN sudah terlalu berat. Mohamad Toha mengingatkan, Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen per tahun, maka kebutuhan dana infrastruktur diperkirakan minimal Rp400 triliun per tahun.

“Salah satu solusi untuk pembangunan infrastruktur daerah dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN. Melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, diharapkan bisa menjawab persoalan ini, karena bentuk kerjasama MP3EI melibatkan pemerintah-swasta (public private partnership),” kata Mohamad Toha.