Desak Penguasa Malaysia, Golkar Janji Gandeng Oposisi
Kamis, 26 April 2012 – 19:05 WIB

Desak Penguasa Malaysia, Golkar Janji Gandeng Oposisi
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Poempida Hidayatullah mengatakan, jika pemerintah Malaysia tidak menindak tegas pelaku penembakan dan pengambil organ tubuh tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, dia akan melakukan komunikasi dengan pihak oposisi pemerintahan Malaysia yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim.
"Kalau pemerintahan berkuasa di Malaysia tidak menindak pelaku dan pihak-pihak terkait dengan penembakan tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) maka saya akan mencoba untuk bersinergi dengan pihak oposisi pemerintahan di Malaysia yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim untuk menekan pemerintahnya," kata Poempida Hidayatullah, usai dilantik menjadi anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW) Jeffrie Geovanie dapil Sumbar I, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (26/4).
Baca Juga:
Ditegaskan, selain telah melanggar hak asasi manusia (HAM, perbuatan Polisi Diraja Malaysia yang diduga menembak tiga TKI Indonesia hingga tewas dan jika benar terjadi pengambilan organ tubuh korban, itu perbuatan kriminal serius yang semestinya harus dijadikan musuh bersama.
"Penembak dan pengambil organ tubuh korban serta pihak-pihak yang melindunginya harus dijadikan musuh bersama. Masyarakat dunia harus mengucilkan mereka," ujar Poempida Hidayatullah.
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Poempida Hidayatullah mengatakan, jika pemerintah Malaysia tidak menindak tegas pelaku penembakan
BERITA TERKAIT
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada