Desak Polisi dan KPK Usut Pertambangan Ilegal di Malang Selatan

jpnn.com - JAKARTA - Praktik pertambangan pasir besi  di Kabupaten Malang, Jawa Timur membuat Ketua Komisi III DPR, Pieter C Zulkiefli meradang. Menurutnya, sudah saatnya Mabes Polri dan KPK turun tangan menangani usaha pertambangan yang diduga ilegal itu.

Pieter mengungkapkan, praktik pertambangan pasir besi ilegal di Kabupaten Malang itu ada di tiga lokasi konservasi. Yakni di Pantai Wonorogo, Pantai Kondang Pakem dan Pantai Jelangkung.

Ditegaskannya, Menteri Kehutanan sejak 2007 lalu sudah tegas menolak memberikan izin untuk pertambangan pasir besi di wilayah Malang selatan itu karena lokasinya masuk kawasan lindung. “Tetapi kenapa pada 12 Juli 2012 Pemkab Malang bisa menerbitkan  izin pertambangan rakyat (IPR)?” kata Pieter kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/3).

Karenanya, politisi Partai Demokrat itu mendesak Mabes Polri bertindak cekatan mengusut kasus itu. Sementara KPK, katanya, semestinya mendalami dugaan adanya kongkalikong antara pengusaha dan pejabat dalam praktik pertambangan yang diduga ilegal itu.

Pieter menyebut nuansa konspirasi antara aparat pemda dan pengusaha dalam pertambangan pasir besi itu sangat kental. “KPK perlu secepatnya mengusut konspirasi para pejabat daerah dan oknum yang terlibat dalam penambangan pasir besi ilegal ini,” katanya.

Pieter menambahkan, praktik pertambangan pasir besi itu juga membuat  warga setempat resah. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur V yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu itu menambahkan, warga di sekitar lokasi pertambangan merasa diintimidasi oleh preman-preman bayaran.

“Ada pengaduan bahwa para preman dibayar untuk berhadapan dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Saya berhak tahu apa yang sedang dialami warga di sana, sedangkan media juga tidak boleh mendekati lokasi penambangan,” katanya. (jpnn)