Desak Polri Batalkan Alkom Rawan Sadap
jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Sutarman menghentikan rencana pengadaan alat komunikasi (alkom) dan alat khusus (alsus) sistem pengamanan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 yang nilainya mencapai Rp 77,5 miliar. Sebab, peralatan yang rencananya akan ditempatkan di markas Polda Metro Jaya itu rawan disadap.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, selama ini frekuensi alkom dan alsus aparat keamanan berada di bawah 400 MHz. Khusus Polri, menggunakan frekwensi 380 MHz. Sebab frekwensi ini dinilai sangat aman dari berbagai upaya penyadapan pihak-pihak lain.
"Tapi ironisnya, ada pihak tertentu yang memaksakan kehendaknya agar alkom dan alsus pam (pengamanan) capres dan cawapres 2014 menggunakan frekwensi 800 MHz," kata Neta, Kamis (14/2).
Padahal, frekwensi ini sangat rawan penyadapan. Anehnya lagi, lanjut Neta, pengadaan alkom dan alsus yang rawan disadap itu sudah masuk dalam Rekap Alokasi Anggaran Belanja Modal Polri Tahun Anggaran 2014. "Artinya, proyek pengadaannya akan segera dilakukan," ujarnya.
Neta menambahkan, rencananya terdapat 4000 unit alkom dan alsus yang akan dibeli Polri. Rinciannya adalah digital portable radio 800 MHz AP CO 25, analog portable radio 800 MHz, radio base station trunking 12 CH 800 MHz AP CO 25, power supply repeater GTR 800, serta power amplifier GTR 800 MHz.
Sebelumnya, Biro Teknologi Komunikasi Polri sudah membuat surat edaran bahwa frekuensi alkom dan alsus Polri berada di bawah 400 MHz. Tujuannya agar frekuensi yang digunakan Polri senantiasa aman dan tidak rawan penyadapan.
Tapi, Neta melanjutkan, ada pihak-pihak tertentu yang dimotori para mafia proyek dan kepentingan politis lainnya yang memaksa agar Polri menggunakan frekuensi 800 MHz. Karenanya IPW mendesak Kapolri segera membatalkan proyek alkom dan alsus pam capres dan cawapres 2014, serta menggantinya dengan frekuensi yang ditentukan Polri.
"Sehingga Pemilu dan Pilpres 2014 berjalan aman. Keberadaan capres dan cawapres 2014 juga aman serta tidak diganggu, diteror, atau disadap pihak-pihak tertentu," tuntasnya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Sutarman menghentikan rencana pengadaan alat komunikasi (alkom) dan alat khusus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?