Desak Prabowo dan Kivlan Diperiksa Lagi

Peradilan Militer juga hanya untuk kasus penculikan 9 aktivis yang sudah dikembalikan. Tapi  Peradilan Militer tidak mengungkap pertanggungjawaban komando dalam operasi yang dilakukan Tim Mawar.

“Dalam kontek ini,  Peradilan Militer gagal menjelaskan nasib 13 korban yang lain, yang saat ini masih hilang, yang ketika itu disekap di tempat yang sama dengan beberapa dari korban yang telah dilepaskan,” kata dia.

Selain itu, kata Yati, para terdakwa hanya dituntut dengan kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama dan empat terpidana yang dijatuhi hukuman dalam kasus ini, mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas kemiliteran. Terhadap 9   korban  yang  telah dikembalikan pun,  Prabowo  tak bisa lepas dari tanggung jawab komando atas kejahatan yang terjadi terhadap mereka.

“ Yakni, penangkapan sewenang wenang, penyiksaan, penganiayaan dan perampasan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Exutive Summary Komnas HAM. Pengembalian terhadap 9 orang korban tidak serta merta membuat kejahatan itu dihapus,” kata dia.  

Yati juga meminta, Presiden SBY harus segera membuat Tim Pencarian 13 Korban Penghilangan Paksa dan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM  untuk kasus Penghilangan Paksa 1997/1998. Selain itu, ia juga mendesak Jaksa Agung segera melakukan penyidikan, sebagaimana 4 rekomendasi DPR  pada 2009.

“Dan rekomendasi Ombudsman RI  pada 2013,  agar undue delay dan mal administrasi atas perkara ini segera dihentikan, dan korban mendapatkan kepastian hukum,” katanya.   

Yati menilai, Prabowo tidak layak maju sebagai capres. "Karena cacat secara moral dan hukum," pungkasnya. (sam/jpnn)