Desak Reshuffle Menteri yang Tak Sensitif

jpnn.com - JAKARTA - Kontroversi uang muka atau down payment (DP) mobil pejabat terus menjadi buah pembicaraan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Atas “bobolnya” Peraturan Presiden (Perpres) 39/2015 yang mengatur DP mobil pejabat itu, beberapa kalangan mendesak agar menteri tidak cakap di-reshuffle.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio mengatakan, dkeluarnya Perpres 39/2015 yang mengatur pemberian fasilitas uang muka kendaraan bagi pejabat negara, beberapa menteri memang bertindak kurang pas. "Mereka tidak punya sensitivitas politik dan sosial," ujarnya saat dihubungi kemarin (7/4).

Menurut Agus, tiga menteri yang dinilai paling bertanggung jawab dalam lahirnya perpres itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno 

Ketiganya, lanjut dia, memang belum memiliki jam terbang tinggi sebagai pejabat di ring satu presiden. "Karena itu, isu sensitif diperlakukan seperti isu biasa-biasa saja," katanya.

Agus menyebut, dari sisi prosedur standar, lahirnya perpres persekot kendaraan pejabat itu memang tidak salah. Alurnya berasal dari Setkab ke Menkeu untuk meminta pertimbangan atas usulan DPR. Lalu, oleh Menkeu, usulan tersebut dikembalikan ke Seskab, kemudian diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Setneg.

Namun, papar Agus, untuk kebijakan tentang pemberian fasilitas kepada pejabat yang bisa dipastikan selalu memicu kontroversi publik, mestinya tiga menteri tersebut mengusulkannya agar masuk di agenda sidang kabinet (sidkab) atau setidaknya rapat terbatas (ratas). 

Dengan begitu, presiden mendapat informasi secara komprehensif dan bisa memberikan masukan sebelum perpres ditandata­ngani. Sayang, hal itu tidak dilakukan. "Akhirnya, presiden cuma disodori draf perpres dalam map yang sudah banyak diparaf. Jadi, wajar jika presiden langsung tanda tangan," ucapnya.

Menurut Agus, Menkeu, Seskab, maupun Mensesneg, memang tidak memiliki latar belakang politikus sehingga sense of politics mereka kurang. Kekurangan itulah yang harus segera ditutupi, terutama di pos Seskab dan Mensesneg sebagai filter utama setiap kebijakan sebelum sampai di meja presiden.