Desak Revisi UU Pemasyarakatan

Sementara narapidana teror itu, kata Menkumham memerlukan terapi khusus untuk mengembalikan sikap hidup dan prilakunya sesuai dengan agama, etika, estetika dan koridor hukum yang berlaku di masyarakat.

"Undang-undang pemasyarakatan yang ada sekarang belum memberi ruang yang memadai bagi pemerintah, khususnya lembaga pemasyarakatan untuk melakukan terapi khusus itu bagi napi teror selama menjalani hukuman penjara," pungkasnya. (fas/jpnn)