Desak Wako-DPRD Usulkan Honorer Asli Gagal Tes jadi CPNS

Desak Wako-DPRD Usulkan Honorer Asli Gagal Tes jadi CPNS
Desak Wako-DPRD Usulkan Honorer Asli Gagal Tes jadi CPNS

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar tanpa menyebut prosentase, mengatakan, ada pemda yang tenaga honorer K2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang.

“Tapi begitu diminta SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak, red) bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300 dan begitu bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar (dan diusulkan pemberkasannya)," terang Azwar Abubakar, kemarin.

Angka yang disebutkan Eko Sutrisno, tampaknya juga terjadi untuk kabupaten/kota di wilayah Sumut. Setidaknya bisa tergambarkan dari data yang dilansir BKN hingga 16 Juni 2014, mengenai daerah-daerah yang honorer K2-nya mulai ditetapkan NIP-nya.

Ambil contoh Kabupaten Serdang Bedagai. Dari 399 honorer K2 yang lulus tes, akhirnya hanya mengusulkan pemberkasan untuk 198 honorer K2. Kota Binjai, dari 127 yang lulus, hanya mengusulkan 64, Kota Tanjungbalai dari 167 yang lulus hanya mengusulkan NIP untuk 84 honorer K2 dan Kota Padangsidempuan dari 53 yang lulus, hanya mengusulkan 27 saja.

Diperkirakan, untuk kabupaten/kota yang lain juga bakal terjadi perbedaan antara jumlah yang lulus dengan yang diusulkan NIP-nya, setelah terjadi pencoretan terhadap para honorer K2 yang bodong, hasil proses verifikasi.

Menyikapi hal ini, kemarin, Azwar Abubakar kembali menegaskan sikapnya bahwa kursi yang kosong itu akan diisi oleh honorer K2 asli, yang gagal tes CPNS 2013.

Untuk tahap awal, dalam waktu dekat ini Azwar akan memanggil para kepala daerah se-Jawa dan Bali. Jika para kepala daerah itu ingin mengisi kursi yang kosong, maka akan diminta melakukan verifikasi lagi terhadap data-data honorer K2 yang gagal tes.

Untuk yang asli, bisa diusulkan pemberkasan NIP-nya. “Mau saya tanya (para kepala daerah se-Jawa dan Bali, red), apa masih mau tambah pegawai dari honorer lagi karena kuotanya masih ada. Kalau masih mau, verifikasi lagi honorer K2 yang tidak lulus tes itu dan sertakan SPTJM juga,” ujar Azwar.

SIANTAR - Wali Kota (Wako) dan DPRD Siantar diminta merekomendasikan ke KemenPAN-RB agar 118 honorer kategori dua (K2) yang tak lulus tes diangkat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News