Desakan Agar Pekerja Asing di Pertanian Australia Bisa Keluar dari Eksploitasi
Masalah pekerja ilegal tidak dibahas
John Azarias, ketua komite yang menerbitkan Strategi Pekerja Bidang Pertanian Nasional di tahun 2021, kembali menjadi salah satu anggota panel yang ikut mengkaji sistem imigrasi.
Dia mengatakan ada kesadaran perlunya memberi kepastian terkait pekerja ilegal. namun hal tersebut tidak menjadi bahasan sekarang.
"Komite yang menerbitkan strategi sepakat untuk bisa merekomendasikan perlu ada aturan mengenai status pekerja ilegal," katanya.
"Ini penting, tidak saja dari sisi kemanusiaan namun juga penting dari sisi pemilik lahan, karena banyak dari pekerja ilegal ini sebenarnya adalah pekerja yang baik."
Ketua Serikat Pekerja Australian Workers Union Daniel Walton mengatakan harus ada penerapan skema "up and go" yang memungkinkan pekerja asing berpindah majikan bila mereka tidak puas dengan pekerjaannya.
"Kalau Anda seorang pekerja di bidang pertanian, dan diperlakukan buruk, seharusnya kita bisa pindah dan bekerja di ladang lain, hal yang tidak mungkin dilakukan saat ini," kata Walton.
Federasi Pertanian Nasional mendukung hal tersebut.
Tetapi Richard Shannon dari Federasi Pertanian Nasional mengatakan pemilik lahan yang membawa biaya awal guna mendatangkan pekerja, tidak seharusnya menderita kerugian jika pekerja memutuskan meninggalkan pekerjaan sebelum masa kontrak berakhir.
Melihat eksploitasi yang banyak terjadi di kalangan pekerja pertanian dan perkebunan Australia, perlu ada skema yang memperbolehkan pekerja keluar dari pekerjaannya, tanpa merugikan majikan
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Dukung Ketahanan Pangan, IsDB & IFAD Kembangan Pertanian Dataran Tinggi
- Tampil Cantik di Premiere Wicked Australia, Marion Jola Dapat Wejangan dari Ariana Grande dan Cynthia Erivo
- IFAD Tinjau Program UPLAND di Garut Untuk Tingkatkan Produktivitas & Kesejahteraan Petani
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu