Desakan dari Senayan agar Jokowi Copot Pejabat Pelabuhan
jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot pejabat pelabuhan yang gagal memenuhi Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.
Desakan itu menyusul sikap Presiden Jokowi yang sangat kecewa dengan lamanya masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang diungkapkan beberapa waktu lalu. Saat ini, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 5,5 hari, sedangkan di Singapura hanya dua hari.
“Harus diubah. Harus ada perbaikan. Koordinasi antarinstansi buruk sekali. Itu yang menyebabkan waktu tunggunya panjang,” kata Hafiz Tohir di Jakarta, Senin (29/6).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Presiden Jokowi harus secepatnya mengintruksikan pergantian pejabat pelaksana di lapangan. “Jika tidak berhasil baru ganti dirutnya. Terlalu banyak kader bangsa yang lebih baik dan lebih pintar dari mereka,” kata Hafiz.
Desakan senada sebelumnya disampaikan Anggota Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa, yang mengatakan agar pejabat yang gagal mencapai KPI, sebaiknya mengundurkn diri.
Nurhayati mengatakan, dwelling time di Singapura jauh lebih cepat dibandingkan Tanjung Priok karena di negeri itu telah memberlakukan sistem one-stop service untuk aktivitas clearance.
Menurutnya, pelabuhan Tanjung Priok, pernah menerapkan sistem national single window (NSW) untuk aktivitas single submission data information, single and synchronous processing of data information, dan single decision making for custom release and clearance of cargo. Namun, tidak berjalan mulus.
“Sistem ini perlu ditinjau kembali agar dapat memenuhi permintaan percepatan dwelling time. Semua departmen yang terlibat wajib menggunakan single system,” jelas dia.
JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot pejabat pelabuhan yang gagal memenuhi
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024