Desakan dari Senayan agar Jokowi Copot Pejabat Pelabuhan
Ramai diberitakan, Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahannya ketika menyaksikan aktivitas bongkar muat di PT Pelindo II, pada 17 Juni lalu. Kepala Negara menyebutkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah terlama di Asia sehingga menjadi penyebab kerugian Rp 780 triliun akibat pengelola pelabuhan sebagai eksekutor kurang tanggap dan tidak profesional.
Sedang Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menyebut ada sandiwara besar yang kini terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama menyangkut mekanisme ekspor impor. Dia menyebutkan, ada pihak-pihak yang bersandiwara untuk menyudutkan Presiden Jokowi terkait lamanya masa tunggu bongkar muat barang.
Lino menuding lamanya dwelling time bukan terletak pada pengelola pelabuhan, tetapi pemerintah, dalam hal ini delapan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Di antaranya, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (sam/jpnn)
JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot pejabat pelabuhan yang gagal memenuhi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru