Desakan Demokrat Bentuk Poros Sendiri Menguat

jpnn.com - JAKARTA - Arah koalisi Partai Demokrat masih ditunggu-tunggu, terutama oleh partai-partai  politik yang juga belum memastikan kebijakan koalisinya menghadapi Pilpres 9 Juni nanti.

Meski belum menjadi sikap final, keinginan di internal partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono tersebut untuk berdiri sendiri membentuk poros koalisi baru, menguat.  
    
"Sangat kuat (internal ingin berdiri sendiri), itu semua untuk sebuah alasan sederhana," tegas Juru Bicara DPP PD Ikhsan Modjo saat dihubungi di Jakarta kemarin (16/4).
    
Dia kemudian memaparkan kalau partainya memilih bergabung di salah poros utama koalisi yang dikomandani tiga partai papan atas (PDIP, Partai Golkar, atau Partai Gerindra), maka akan ada konsekuensi logis yang menyertai. Yaitu, bahwa nantinya Demokrat akan cenderung tersubordinasi karena bukan pemimpin koalisi.
    
"Ini tidak baik buat perkembangan dan militansi kader (Demokrat) kedepan," kata Ikhsan.
    
Hal tersebut, lanjut dia, berbeda kalau partainya berada di posisi memimpin koalisi. "Selain lebih berpengalaman, kami juga tidak akan menjadi bayang-bayang partai lain," tandas politisi berlatarbelakang ekonom tersebut.
      
Mengacu pada hasil hitung cepat, Demokrat harus berpuas di posisi kelompok partai tengah. Perolehan suaranya berada di urutan keempat setelah PDIP, Golkar, dan Gerindra.
    
Jika maju membentuk poros sendiri, apakah siap dengan resiko kalah? "Kalaupun tidak menang, pilihannya adalah oposisi yang saya pikir juga bagus untuk pengembangan partai," kata Ikhsan lagi.
    
Terkait bakal capres yang siap diusung, Demokrat telah memiliki mekanisme konvensi capres yang dua hari lalu (15/4) telah resmi diputuskan untuk tetap dilanjutkan. Artinya, partai berlambang bintang mercy itu telah memastikan tidak akan menggantung nasib ke-11 peserta konvensi yang ada saat ini.
      
Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik menekankan bahwa partainya akan mengutamakan para peserta konvensi sebagai Capres, dibanding kandidat dari luar.  "Yang kita pentingkan 11 ini dulu sampai final. Kita tunggu. Tapi saya tidak sebut begitu, belum tentu (ada capres dari luar konvensi),"ujarnya saat ditemui di Kantor Wapres, kemarin (16/4).
         
Jero menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan para petinggi Demokrat bersama Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Selasa malam (15/4) lalu, diputuskan untuk melanjutkan konvensi sesuai prosedur dan jadwal yang telah disepakati sebelumnya.

Dia melanjutkan, pada tanggal 26 April mendatang, merupakan debat peserta konvensi. "Akan segera final debat 11 peserta. Kemudian setelah itu survey terkahir sehinga didapat angka-angka beliau (para peserta),"tuturnya.
       
Jero menegaskan, konvensi Demokrat adalah konvensi untuk menentukan capres dari partainya. Karena itu, sekalipun perolehan Demokrat dalam pileg 2014 mengecewakan, pihaknya tetap optimis bisa mengusung capres Demokrat dari hasil konvensi.
       
"Perlu saya sampaikan, komite konvensi ini adalah sebagai capres demokrat. Bukan konvensi cawapres. Jadi targetnya adalah capres. Logikanya kan kalau mau nyapres kan harus memenuhi 25 persen yaitu nanti. Kan kita ngajakin orang nanti. Yang penting kita siapkan dulu debat terakhir. Kita bikin survei terakhir. Kita optimis, karena politik itu berkembang terus,"tegasnya.
       
Ditanya soal poros baru, Jero belum mau berkomentar banyak. Dia menekankan, masih banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut. "Ya nanti kita lihat. Kan ini masih lama. Pendaftaran capres dan cawapres kan tanggal 18-20 Mei,"imbuhnya.
    
Sementara itu, rencana pertemuan antara SBY dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin urung dilakukan. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, akan dicari waktu yang pas bagi kedua petinggi partai itu bertemu dalam waktu dekat.
    
Di bagian lain, terbukanya peluang terbentuknya poros keempat yang dimotori Partai Demokrat direspon partai lain yang belum menentukan arah koalisinya. PAN misalnya, menyatakan terbuka kemungkinan merapat pada poros baru tersebut.
    
"Sampai sebelum ada kata putus (soal koalisi), peluang itu selalu terbuka," kata Wasekjen PAN Teguh Juwarno, kemarin. Menurutnya, saat ini yang menjadi penghalang untuk partai tidak berkoalisi hanya ketentuan presidential threshold yang mensyaratkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
    
Sehingga saat ini, mau tidak mau partai-partai harus saling menjadi mitra untuk memenuhi syarat tersebut. Yang jelas, lanjut Teguh, PAN selalu mengedepankan kesamaan soal platform saat menentukan arah koalisi. Misalnya terkait dengan pemerataan pembangunan dan reformasi gelombang kedua.
    
Terkait posisi Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang akan ditawarkan menjadi cawapres dalam koalisi, menurut Teguh, hal itu juga sesuai dengan orientasi dan platform yang diusung PAN. Figur Hatta dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman duduk dalam pemerintahan. "Sayang kalau hanya menjadi penonton," ujar mantan presenter televisi itu.
    
PAN, lanjut Teguh, realistis dengan hasil pileg yang tidak memungkinkan untuk menjadi motor koalisi atau mengusung capres sendiri. Meski begitu, dia yakin bahwa posisi PAN akan menentukan dalam peta koalisi yang saat ini tengah digalang partai-partai. "Jumlah kursi PAN di DPR nanti juga dipastikan akan lebih banyak dari saat ini," tandasnya. (dyn/ken/fal)