Desakan Johan Budi kepada MenPAN-RB soal Nasib PPPK, Kalimatnya Lugas
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menyoroti lambatnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memproses pengangkatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi Februari 2019 dari jalur honorer K2.
Dia prihatin karena sudah 16 bulan, tetapi nasib 51 ribuan PPPK belum jelas.
"Bagaimana tuh, Pak MenPAN-RB? Honorer K2 ini sudah ikut tes pada Februari 2019 tetapi sampai sekarang mereka belum diangkat juga," ujar Johan Budi dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo secara virtual, Selasa (23/6).
Dia menambahkan, molornya pengangkatan PPPK tahap I membuat penyelesaian masalah honorer K2 makin panjang.
Seharusnya 51 ribuan PPPK itu sudah diangkat sehingga mereka bisa menerima hak-haknya, yaitu gaji dan tunjangan setara PNS.
"Mohon perhatian MenPAN-RB, kapan PPPK ini diangkat? Kalau kendala regulasi (Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK), segera didoronglah. Kasihan honorer K2 yang lulus PPPK ini sudah lama menunggu," terangnya.
Untuk diketahui, 51 ribuan PPPK dari honorer K2 sudah dinyatakan lulus pada April 2019.
Namun, hingga sekarang PPPK yang tersebar di formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh belum diangkat.
Berita terbaru PPPK hari ini, anggota Komisi II DPR RI Johan Budi mendesak MenPAN-RB Tjahjo Kumolo agar segera mengangkat PPPK dari honorer K2 hasil seleksi 2019.
- Paruh Waktu Tercantum di Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024, BKN Bereaksi
- Penjelasan BKN soal Ribuan Akun Honorer TMS Tereset Saat Pendaftaran PPPK Tahap 2
- 5 Berita Terpopuler: BKN Segera Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap 1, tetapi Pemeringkatan Ruwet, Ribuan Honorer TMS Terseret
- Akun Ribuan Honorer TMS Tereset, Daftar PPPK 2024 Tahap 2 Diminta Suket
- PPPK 2024 Memprioritaskan Honorer K2, Non-K2 Legawa Diangkat Paruh Waktu
- BKN Minta Admin SSCASSN Buka Inbox, Segera Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap 1