Desakan SDA Nonaktif Muncul dari Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta menanggalkan jabatannya di partai setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dinilai penting untuk menjaga marwah partai.

Permintaan disampaikan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai itu. Salah satunya, Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT) Yahidin Umar. Dikatakannya, mayoritas para pimpinan DPW telah mendorong Dewan Pimpinan Pusat dan majelis-majelis agar meminta Suryadharma mundur.

"Kami minta dewan pimpinan pusat dan majelis-majelis, untuk dalam rapat hariannya menyampaikan kepada bapak ketua umum agar sebaiknya dengan ikhlas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum partai," kata Yahidin.

Menurut Yahidin, status hukum SDA bisa menyandera PPP ketika turun ke konstituennya untuk memenangkan jagoannya dalam pemilihan presiden. Pilpres 2014 ini, PPP mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Kita khawatir di tengah perjalanan dalam rangka pemenangan paket capres Prabowo-Hatta, kita dihadapkan pertanyaan masyarakat terhadap status ketua umum partai kami," paparnya.

Namun, Yahidin menegaskan, sebagai kader partai yang tidak ingin marwah partainya hancur karena ulah segelintir elit partai, tetap akan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Oleh karena itu kami berharap DPP dapat menyampaikan kepada Pak Surya untuk mengundurkan diri dan itu sebagai wujud kecintaannya kepada partai," katanya.