Desentralisasi Pendidikan Hingga Provinsi Saja

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menawarkan tiga opsi menyangkut masalah desentralisasi pendidikan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud , Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, tawaran opsi ini muncul lantaran banyaknya kebijakan yang belum selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Dari penelitian yang telah kami lakukan, memang ditemukan banyaknya kebijakan yang belum sinkron karena dibuat pada saat bersamaan. Sehingga, banyak dari aturan kebijakan tersebut yang saling berbenturan,” ungkap Khairil ketika ditemui di ruang kerjanya di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (7/11).

Dalam prosesnya, lanjut Khairil, ada tiga opsi yang berkembang dan akan segera didiskusikan. Pertama, desentralisasi dilakukan tidak seragam. Artinya, jika daerah sudah siap maka langsung didesentralisasi saja. Tapi, kalau daerah yang euforia berlebihan dan banyak salah menafsirkan, urusan pendidikan tidak langsung didesentralisasi dulu. "Siapkan prosesnya. Ini opsi yang berkembang dengan stakeholder di beberapa daerah, terutama di Surabaya dan Semarang," jelasnya.

Kedua, desentralisasi pendidikan hanya sampai di tingkat propinsi. Menurutnya, sekarang ini desentralisasi pendidikan sudah sampai di tingkat kabupaten dan kota. Ketiga, desentralisasi parsial. Artinya, dari semua tugas pendidikan, mulai dari menyusun kurikulum, buku, hingga menyiapkan murid dirinci dan dipetakan mana yang bisa menjadi kewenangan daerah, provinsi, dan pusat.