Desmond DPR: Jangan Sampai Panja dan Pansus Jiwasraya Tidak Beri Solusi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan komisinya belum memutuskan membentuk panitia kerja (panja) kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan jangan sampai terburu-buru membentuk panja di internal maupun menggulirkan panitia khusus (pansus) lintas komisi tetapi tidak bisa menemukan solusi untuk persoalan Jiwasraya.
“Kami, Komisi III berhati-hati panja atau pansus. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting kami bikin panja, bikin Pansus yang solusinya tidak ada,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1).
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan yang terpenting adalah bagaimana solusi terbaik untuk persoalan Jiwasraya ini. "Melihat situasi yang penting hari ini adalah rakyat dirugikan tidak dalam proses ini? Respons apa, solusi ke depan apa? Kalau solusinya tidak jelas ya ngapain," ujarnya.
Menurut Desmond, membuat panja untuk membantu masyarakat sehingga persoalan yang kurang jelas menjadi jelas. Selain itu, ujar dia, mendistribusikan keadilan juga sangat penting. “Kalau panja, pansus namanya saja seram, tetapi masyarakat terayomi tidak akibat pekerjaan-pekerjaan panja pansus?" jelasnya.
Desmond mengatakan setelah rapat lanjutan dengan Jaksa Agung Burhanuddin pekan depan, pihaknya akan mengevaluasi apakah perlu atau tidak panja berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus Jiwasraya atau tidak.(boy/jpnn)
Jangan sampai terburu-buru membentuk panja di internal maupun menggulirkan Pansus lintas komisi tetapi tidak bisa menemukan solusi untuk persoalan Jiwasraya.
Redaktur & Reporter : Boy
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum