Mahasiswa Demo ke Rumah SBY
Desmond Pertanyakan Peran Paspampres dan Kepolisian

jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan peran Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan pihak Kepolisian yang menjaga kediaman Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, seharusnya ada informasi bahwa kediaman tersebut akan 'digeruduk' sejumlah mahasiswa.
"Yang jadi persoalan hari ini apakah memang peristiwa tersebut aparatur memang nggak ada di tempat?,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).
Karenanya, perlu ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah termasuk aparat keamanan apakah ini karena kelalaian atau memang sengaja dibiarkan. Sebab jika tidak, hal ini akan menjadi bola liar dimana menimbulkan dugaan-dugaan yang tak pasti.
"Kalau kelalaian kita tidak tahu prosesnya. Susah kita bicara kelalaian karena kita tidak mengerti apakah ini lalai atau disengaja atau apa. Akhirnya menerka-nerka, kan salah," tutur politikus Partai Gerindra itu.
Artinya, menurut Desmond, peristiwa ini perlu diusut lebih lanjut. “Harusnya (diusut). Dalam rangka kepentingan nasional kita menjaga kewibawaan, menjaga marwah negara, ini harus dilakukan tindakan yang memperjelas itu,” tegas dia.
Sementara Desmond mengatakan pihaknya tidak akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena persolaan ini. Tapi, pastinya dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri. Hal ini akan diseriusi menjadi pertanyaan. Sebab ada pelanggaran terhadap undang-undang dimana kediaman pribadi tidak boleh dijadikan sarana untuk berdemo.
"Kalau dipanggil kesannya jadi politik. Nanti dalam rapat (ditanyakan, red). Kita kan ada wilayah politik,” sebut legislator kelahiran Banjaasin itu.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan peran Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan pihak Kepolisian yang menjaga
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS