Detik-detik Terakhir, KPU Ganti PPS dan KPPS, Ada Apa?
jpnn.com - TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate akhirnya mengganti sejumlah petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena diduga memiliki kedekatan emosional dengan pasangan calon (Paslon) tertentu dalam Pilkada.
Mantan Ketua KPU Malut Mulyadi Tutupoho, menilai keputusan KPUD Kota Ternate sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, pengalaman Pilkada di Malut, persoalan kecurangan sering terjadi di penyelenggara tingkat bawah. Apabila anggota PPS dan KPPS diisi orang yang memiliki hubungan dekat maka kemungkinan kecurangan bisa saja terjadi.
“Ini bisa menjadi modus berbuat kecurangan, maka perlu diganti,” tandas Mulyadi, Selasa (8/12) seperti dilansir Harian Malut Pos (Grup JPNN.com).
Mulyadi meminta Panwas Kota Ternate bisa melakukan pemetaan sumber masalah sejak dini. Menurut Dosen Fakultas Hukum Unkhair ini, Panwas perlu mengetahui sumber masalah sehingga sudah disiapkan antisipasinya dalam bentuk pengawasan.
“Ini upaya pencegahan, biasanya sumber masalah curang sering terjadi yaitu manipulasi data di dokumen penting seperti Formulir C1, maka Panwas perlu fokus mengawasi dan mengawal,” tegas Mulyadi.
Ketua KPU Ternate Ismad Sahupala menegaskan, pergantian perangkat PPS dan KPPS di Kelurahan Kalumata dan Tanah Tinggi bukan karena persoalan independensi, melainkan aturan yang berlaku yakni PKPU 03 2015 tentang penyelenggara pemilu.
“Komisioner KPU sampai jajaran di bawahnya tidak bisa diisi orang-orang yang memiliki kedekatan,” tandas Ismad.
Panwas Kota Ternate pada tahapan pencoblosan Pilkada hari ini, akan fokus pengawasan di beberapa kelurahan yang dianggap daerah rawan kecurangan yaitu Kampung Makassar Timur, Gambesi, Kalumata dan Tanah Tinggi.
TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate akhirnya mengganti sejumlah petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara
- Kunjungi Palembang, Lita Machfud Soroti Angka Tidak Sekolah Sumsel yang Tinggi
- Ibas Tekankan Pentingnya Penguatan SDM Lewat Pendidikan Konstitusi yang Masif dan Menarik
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Komisioner KPUD Barito Utara Diduga Langgar Etik & Aturan, Terancam Dipecat
- Di MK, Kubu Petrus Omba Sebut Dalil Gugatan Seharusnya Selesai di Bawaslu atau PTUN
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Kuasa Hukum BTM-YB: Tuduhan Paslon Nomor 2 Tak Berdasar