Dewan Adat Papua Demo di DPR Papua

Atas ketegasan sikap itu, masyarakat adat Papua kemudian menyampaikan tuntutan kepada 1, Kapolri agar secara berani dan jujur mengungkapkan kasus penembakan yang telah menewaskan Opinus Tabuni pada 9 Agustus di Lapangan Sinapuk Wamena. 2, menghentikan proses hukum terhadap pimpinan DAP dan masyarakat adat secara umum, karena proses tersebut sangat bertentangan dengan demokrasi yang sedang disuarakan pemerintah Indonesia.

Ketegasan sikap itu juga ditujukan kepada Gubernur Papua agar menfasilitasi delegasi Papua yang akan menghadap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Ketua

MPR-RI, Ketua DPD-RI, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya di Jakarta. Lalu kepada DPRP, DAP meminta agar segera menyurati Gubernur Papua untuk menfasilitasi delegasi Papua yang akan menghadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya di Jakarta. Kepada MRP, DAP mendesak agar mengadakan rapat umum dengar pendapat dengan kompnen rakyat Papua pada bulan Oktober 2008.

Dan kepada PBB, DAP meminta perhatian dan tanggungjawab PBB terhadap insiden penembakan di lapangan Sinapuk Wamena karena insiden ini terjadi saat masyarakat adat papua sedang meayakan hari Internasional bangsa Pribumi se-Dunia. Dimana perayaan itu ditetapkan oleh PBB pada tahun 1994 melalui sidang Majelis umum PBB.

Diakhir pernyataan sikap itu, juga disebutkan bahwa tanggal 15 sampai 17 Oktober nanti di London Inggeris dilaksanakan peluncuran Caucus parlemen Internasional untuk Papua. Sebagai bentuk dukungan atas langkah itu, maka masyarakat Papua juga melaksanakan aksi doa dan puasa pada tanggal 15 sampai 17 Oktober mendatang di seluruh Tanah Papua.