Dewan Awasi PNS Berpolitik

Sutarno mengaku belum mendapatkan laporan. Hanya mendengar adanya temuan DPRD Kota Depok terhadap penyediaan fasilitas kampanye incumbena oleh PNS.  ”Jujur saya pernah dengar. Tapi belum lihat laporan dan bukti-buktinya. Kalau memang ada bukti saya bakal tindak lanjuti,” ucapnya.

    

Menurutnya adanya tendensius politik dari dua pejabat Kota Depok itu sudah cukup kentara. Hanya perlu bukti tambahan yang mengarah pada tindakan tersebut. Sutarno juga mengatakan sanksi bagi pegawai berpolitik tegas. Mulai sanksi administrasi sampai pemecatan. Namun wewenang itu berada di lembaga pemerintah pusat. Panwaslukada Depok hanya memberikan bukti dan rekomendasi. (rko)