Dewan Desak Pemprov Lakukan Investigasi

Sebagai salah satu perusahaan milik nasional, PT Pelindo tidak seharusnya melupakan lokasi yang dijadikan area usahanya. Sebab, dengan sistem otonomi nasional setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten masing-masing memiliki regulasi tersendiri terhadap pengaturan izin. ’’Kalau ini dilakukan, maka sudah melecehkan Pemprov DKI Jakarta sebagai regulator. Apalagi PDAM juga belum memberikan izin,’’ tegasnya.

Dirinya meminta kepada pemerintah pusat sebagai lembaga yang membawahi perusahaan tersebut juga memberikan perhatian terhadap hal ini. Sebab, akan terjadi ketidak seimbangan pemasukan dan pengeluaran yang berdampak pada biaya yang dikenakan terhadap sejumlah konsumen. ’’Kalau pendapatan berkurang, tentunya pelanggan harus menanggung kenaikan air nantinya,’’ ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses penyulingan air laut di lokasi ini sudah berlangsung sejak lama dengan dimulainya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pelindo II dengan PT Metito. Air hasil penyulingan dikirimkan secara langsung melalui saluran pipa yang tertanam di dalam tanah ataupun menggunakan mobil tanki kepada sejumlah kapal yang tengah bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. (mom)