Dewan Desak SBY Kembalikan Gelar Bangsawan Inggris
Selasa, 07 Mei 2013 – 05:02 WIB

PANTAU: Presiden SBY dan Wapres Boediono memantau latihan perang di Pantai Banongan, Situbondo, Jumat (3/5). FOTO: NUR HARIRI/RADAR BANYUWANGI/JPNN
Menurut Priyo, munculnya kantor OPM di Inggris merupakan bentuk intervensi terhadap Indonesia. Setelah reses, akan ada upaya lebih dari parlemen untuk mendesak pemerintah RI melakukan protes. "Saya sebagai pimpinan DPR tidak senang dan tidak nyaman terhadap pernyataan Inggris yang katanya bersahabat itu," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menambahkan, sebagai bentuk protes, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya mengembalikan gelar kebangsawanan Kerajaan Inggris. Pemerintah Inggris, menurut Nurul, telah melakukan rangkaian tindakan yang sewenang-wenang dan melukai pemerintah RI.
"Jika melihat kronologinya, tahun lalu pemerintah Inggris tanpa melalui jalur diplomatik dan tanpa SOP telah datang ke Papua yang sifatnya sidak," ujar Nurul.
Nurul menyatakan, upaya OPM itu dilakukan secara perlahan, namun pasti. Komisi I telah mengingatkan kepada Kementerian Luar Negeri itu sebelum terjadi preseden buruk yang mengganggu hubungan dengan negara sahabat. "Sudah saatnya nggak main-main dan dianggap angin lalu," ujarnya.
JAKARTA - Didirikannya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, memunculkan preseden buruk hubungan negeri Ratu Elizabeth
BERITA TERKAIT
- Prajurit TNI AL Sigap Mengevakuasi Warga Terdampak Banjir di Pesawaran Lampung
- Terungkap! Ade Bhakti Satu-satunya Camat yang Menyuap Mbak Ita
- Peringatan Hari Kartini, UICI Meluncurkan PMB Bacth 9
- Praktisi Hukum Nilai Marcella dan Ary Bakri tak Layak Disebut Advokat
- Peringati Hari Bumi, Prudential Indonesia Tanam 5.000 Mangrove
- Mensesneg Jadi Jubir Istana, Pakar Pertanyakan Dasar Hukum: Jangan Penunjukkan Ala Kadarnya