Dewan Etik Persepi Dorong Pengetatan Lembaga Survei

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Etik Perhimpunan Lembaga Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Prof Hamdi Muluk mendorong adanya pengetatan terhadap munculnya lembaga-lembaga survei opini publik. Jika perlu harus ada sertifikasi untuk setiap lembaga survei yang menjalankan penelitian opini publik.

Menurut dia, semula dirinya bersikap liberal terhadap bermunculannya lembaga-lembaga survei di tanah air pasca pemilu 2004, namun belakangan, terutama pada pemilu 2014 baik legislatif maupun eksekutif, terdapat lembaga survei yang menurutnya asal-asalan melakukan kajian.

"Kalau ada liberalism, kita ini liberal. Tapi ternyata salah. Sekarang perlu pengetatan? betul. Tidak boleh sembarang orang masuk riset itu. Hal-hal yang fundamental dia gak ngerti," kata Prof Hamdi di acara halal bihalal dan diskusi Persepi bertajuk "Survei dan Media Sosial dalam Demokrasi Indonesia" di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Pengajar psikologi di Universitas Indonesia (UI), itu menilai bisa saja orang-orang yang melahirkan lembaga-lembaga survei asal-asalan itu berlatar belakang preman, orang culas, maling atau dengan motivasi ingin mendapat bayaran. Karena itu diperlukan adanya pengetatan.

"Mungkin awalnya preman, orang culas, maling, untuk mendapat bayaran. Kita terlalu liberal tanpa ngecek, cukup gak pengalaman akademiknya, pernah belajar sampling gak, belajar statistik gak, psikometri," sebut Prof Hamdi.

"Ini gawat juga, sikap saya jadi berubah sekarang karena banyak kasus survei asal-asalan. Perlu pengetatan, tidak boleh liberal lagi. Ilmu penting. Kalau kita befikir ada sertifikasi, ini siapa yang melakukan. Siapa lembaga yang bisa secara legal formal mengeluarkan itu. Ini harus sama-sama difikirkan," imbuhnya. (Fat/jpnn)