Dewan Gereja Minta PBB Campur Tangan Atas Krisis Kemanusiaan di Papua

Dewan Gereja Papua meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk campur tangan atas apa yang mereka gambarkan sebagai tragedi kemanusiaan di wilayah itu.
Permintaan ini disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Komisioner HAM PBB Michele Bachelet dan ditandatangani empat pemimpin Gereja, yaitu Pendeta Benny Giay, Pendeta Andrikus Mofu, Pendeta Dorman Wandikbo, dan Pendeta Socratez S. Yoman.
Dalam surat tertanggal 12 April yang salinannya diterima ABC Indonesia pekan lalu, Dewan Gereja mendesak PBB untuk segera menurunkan tim kemanusiaan ke Papua.
"Tujuannya untuk menyelidiki kondisi pengungsi di Nduga yang telah mengungsi sejak Desember 2018 serta di Intan Jaya yang telah mengungsi sejak Oktober 2019 akibat operasi militer yang terus berlangsung," kata para pemimpin Gereja.
"Kedua, untuk memantau ribuan tentara dan polisi yang diturunkan ke Papua sejak Agustus 2019 yang disertai penambahan markas tentara dan polisi," katanya.
Para pemimpin Gereja menilai pemerintah Indonesia telah gagal menangani krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.
Mereka juga meminta PBB untuk turut tangan menghentikan genosida orang Melanesia di Papua.
Pendeta Socratez Sofyan Yoman dalam keterangannya kepada media lokal menyebut konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan TNI/Polri di Kabupaten Nduga sejak Desember 2018, telah meluas ke Kabupaten Intan Jaya.
Dewan Gereja Papua meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk campur tangan atas apa yang mereka gambarkan sebagai tragedi kemanusiaan di Papua
- Dunia Hari Ini: Vatikan Umumkan Tanggal Pemakaman Paus
- 'Nangis Senangis-nangisnya': Pengalaman Bernyanyi di Depan Paus Fransiskus
- Perjalanan Jorge Mario Bergoglio Menjadi Paus Fransiskus
- Paus Fransiskus, Pemimpin Gereja Katolik yang Reformis, Meninggal Dunia pada Usia 88 tahun
- Dunia Hari Ini: PM Australia Sebut Rencana Militer Rusia di Indonesia sebagai 'Propaganda'
- Sulitnya Beli Rumah Bagi Anak Muda Jadi Salah Satu Topik di Pemilu Australia