Dewan Ingatkan ATB Jangan Bikin Masyarakat Batam Gaduh

jpnn.com, BATAM - DPRD Kota Batam meminta PT Adhya Tirta Batam (ATB) tidak membuat kegaduhan baru dengan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bakal menaikan tarif air jika Pemerintahan Provinsi (Pemprov) tetap bersikukuh menaikan pajak permukaan air.

"ATB jangan mengeluarkan statement bernada ancaman. Segala sesuatunya ada aturan yang mengatur," tegas anggota komisi II DPRD Batam, Hendra Asman, Kamis (12/10).

Menurutnya, pernyataan menaikan tarif air tersebut akan membuat masyarakat gaduh. Jika ATB merasa dirugikan dengan apa yang diminta pemprov, harusnya mereka duduk bersama. Bukan mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman sehingga membuat masyarakat resah.

"Artinya ketika pemprov meminta kenaikan pajak air, saya pikir penyataan ATB menaikan tarif tidak bijak. Jangan gunakan kewenangan untuk mengancam kenaikan," sebut Asman.

Segala sesuatu itu ada proses, sebab dan akibat. Jika memang itu memberatkan ATB, sampaikan ke pihak terkait. Apa dasar mereka untuk menaikan pajak.

"Silakan sampaikan ke pemprov. Memang sekarang soal tarif bukan kwenangan kami (DPRD). Namun begitu karena ini menyangkut masyarakat Batam, saya harus berbicara. Jangan serta merta ancam masyarakat kami dengan kenaikan tarif," tegasnya.

Hendra mengakui, sebagai perusahaam semi swasta ia membenarkan ATB mencari keuntungan. Tapi ketika berbicara kenaikan tarif itu sudah hajat hidup masyarakat banyak itu yang pasti diatur undang-undang. "Maka itulah ATB jangan semenana naikan tarif," ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Batam Tumbur M. Sialoho menambahkan, jika sebelumnya listrik naik, ATB jangan semena-mena ikut mengancam kenaikan tarif. Disisi lain, gubernur Kepri, Nurdin Basirun, harus peka terhadap kondisi masyarakat kota Batam saat ini.