Dewan Kolonel untuk Puan Tak Sejalan dengan AD/ART PDIP, Ada Kader Kena Teguran
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyatakan parpolnya memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Menurut dia, setiap kader PDIP harus menaati AD/ART tersebut.
"AD/ART itu disebut konstitusi organisasi," kata Komarudin Watubun saat dihubungi, Jumat (21/10).
Legislator Komisi II DPR RI itu menegaskan setiap kader partainya dalam berpolitik harus mengacu AD/ART PDIP.
Menurutnya, AD/ART juga menjadi acuan kader partai berlambang kepala banteng itu dalam membentuk organisasi sayap.
"Jadi, setiap orang partai mau mendirikan sayap partai atau apa pun itu harus mengacu pada AD/ART partai, tidak bisa suka-suka buat, apalagi istilah-istilah Dewan Kolonel segala macam, itu apa," ujarnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua itu mengungkapkan DPP PDIP telah menerbitkan surat bertanggal 5 Oktober 2022 yang berisi teguran keras soal Dewan Kolonel.
Menurut dia, teguran itu dilayangkan kepada kader PDIP yang aktif menghidupkan narasi Dewan Kolonel.
Kemunculan Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menyalahi AD/ART PDIP. Ada kader partai banteng kena tegur. Siapa?
- Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP Gegara Membangkang & Temui Jokowi Saat Pilkada 2024
- PDIP Pamer Menang 14 Pilgub, Jubir PSI: Berapa yang Kader Sendiri?
- Tolak Usul PDIP soal Polri, Wasekjen NU: Itu Kemunduran dan Langgar Konstitusi
- Tolak Polri di Bawah Kementerian, Eks Ketum IMM Ingatkan PDIP soal Sejarah Reformasi
- Soal Polri di Bawah TNI, Hikmahbudhi Nilai PDIP Sudah Mengkhianati Reformasi
- Sekjen PDIP Minta Polisi Meniru Jenderal Hoegeng, bukan Parcok