Dewan Laporkan PDP Jember ke KPK
Kamis, 05 Agustus 2010 – 15:47 WIB
Tak hanya itu, menurut Ayub, pihaknya juga bakal merekomendasikan agar jajaran direksi turun jabatan karena dalam pengelolaan PDP dinilai salah urus dan tidak transparan. Hal ini terjadi, kata dia, salah satunya karena pengelola PDP adalah orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. "Jika ini dilanjutkan, tunggulah kehancuran PDP," katanya.
Baca Juga:
Menurut Ayub, sebagai wakil rakyat, pihaknya punya kewajiban untuk mengetahui cara pengelolaan PDP. Apalagi, PDP adalah milik rakyat dan harus dikelola secara transparan. Maka dari itulah, pihaknya akan melayangkan panggilan untuk kali ketiga. "Kita akan panggil lagi Minggu depan," ujarnya.
Bagaimana jika panggilan ketiga masih tidak datang lagi? Menurut Ayub, pihaknya akan merekomendasikan agar direksi PDP turun dari jabatannya. Karena tidak ada iktikad baik dan memang tidak layak mengemban amanah rakyat dalam mengelola PDP. "Lebih baik mengundurkan diri saja kalau memang tidak mampu," tegasnya.
Dukungan agar masalah PDP dilaporkan ke KPK juga diungkapkan Yudi Hartono, anggota Komisi C. Dijelaskan Yudi, pihaknya menemukan beberapa penyimpangan dalam pengelolaan PDP. Terutama menyangkut tidak transparannya pengelolaan keuangan.
JEMBER - Turunnya pendapatan perusahaan daerah perkebunan (PDP) dari Rp 12,5 miliar menjadi Rp 7 miliar benar-benar membuat beberapa anggota dewan
BERITA TERKAIT
- 3 Paslon Adu Gagasan di Debat Ketiga Pilgub Sumsel
- Ini Langkah Penting dalam Karier Honorer, Jangan Main-main
- Polres OKU Timur Musnahkan 35,74 Kilogram Ganja Kering
- Susun Renstra 2025-2029, Diskominfo Tangsel Libatkan Publik
- Kecelakaan Truk Aki Rem Blong di Turunan Silayur Semarang, Dua Orang Meninggal Dunia
- Diduga Rem Blong, Truk Tronton Menghantam Warung dan Sepeda Motor, Sadis