Dewan Minta Honorer K2 Gagal Tetap Digaji Pemda

jpnn.com - TASIK - Hasil ujian seleksi CPNS baru akan diumumkan 14 Desember mendatang. Namun, sejumlah pemda sudah mulai pusing memikirkan nasib honorer K2 yang nantinya tidak lolos tes.

Belum ada solusi jitu yang diambil pemerintah pusat. Pihak kemenpan-RB hanya menyatakan, masalah itu nantinya diserahkan ke masing-masing daerah.

Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Enjang Belawini urun rembuk. Dia berharap, Pemkot Tasikmalaya harus segera mencarikan solusi.

"Men PAN RB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) kan menyerahkan mereka yang nantinya tidak lolos itu kepada pemerintah daerah masing-masing. Saya harap pemerintah daerah nanti punya formulasi yang jelas untuk masa depan mereka (honorer)," ungkap Enjang Belawini usai memantau pelaksanaan tes CPNS di SMA Muhamadiyah, Jalan Rumah Sakit, Kota Tasikmalaya kemarin (3/11).

Pemkot Tasikmalaya diharapkannya bisa membuat perencanaan terkait nasib honorer. Bukan hal mustahil, hasil seleksi nantinya akan meemicu kecemburuan sosial di kalangan honorer. Karena ada yang lolos, ada yang tidak. Sementara, mereka akan bekerja di instansi yang sama.

”Yang jelas kita berharap pemerintah daerah memiliki kebijakan yang bisa mengakomodir seluruh honorer kategori dua. Misalnya kalau bisa berilah porsi anggaran untuk menghargai jasa-jasa mereka (untuk menggaji, red),” paparnya.

Wali Kota Tasikmalaya yang membuka langsung pelaksanaan tes mengatakan pihaknya belum bisa mengambil keputusan apa pun menyangkut nasib honorer K2 nanti. Semua kebijakan terkait honorer K2 di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak berani mengambil tindakan, sebelum ada perintah yang jelas. “Ini kan bukan kewenangan kami. Ini kewenangan pemerintah pusat. Makanya kami belum bisa menyikapi bagaimana. Karena kita menunggu hasil tes dulu,” tuturnya.