Dewan Minta Polemik Tapal Batas Diseriusi

Konflik tapal batas sepengetahuannya, telah terjadi beberapa waktu lalu. Akan tetapi, polemik itu kini makin meruncing dengan adanya pembangunan pelabuhan pengapalan bijih besi. Sebab, areal pelabuhan milik PT Ina Touna Mining, anak perusahaan PT Ina Internasional itu yang kemudian “direbut” dan diklaim sebagai wilayah administratif desa tertentu. “Ini memungkinkan penyebab klaim tapal batas,” sebut dia.

Dengan demikian kata politisi berkepala plontos ini, pemerintah sedianya menyeriusi penyelesaian konflik dengan memasukkan analisis ini sebagai bahan kajian selanjutnya. Berdasarkan hipotesa inilah, penawaran solusi tak hanya terfokus pada penentuan tapal batas antara dua desa. “Hemat saya, seluruh kemungkinan penyebab konflik dipelajari. Jadi, tidak hanya terfokus pada penyelesaian penentuan tapal batas,” saran Ketua Fraksi Demokrat Perjuangan DPRD Touna ini.

Tidak hanya fokus tapal batas terang Ais, karena penetapan tapal batas antara Desa Betau dan Uekuli telah ada melalui SK Bupati Touna. Artinya, keputusan telah ada dan kemungkinan kecil untuk menganulir itu sangatlah kecil. Meskipun SK bisa saja berubah dengan alasan-alasan tertentu yang dikuatkan dengan aturan. Menganulir SK penetapan juga bukanlah perkara mudah, sebab harus disertai alasan kuat.

“Kalau sudah ada SK, artinya sudah ada penetapan tapal batas. Dan itu kuat secara hukum, tinggal bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat akan keputusan penetapan itu. Kita juga tetap berharap, seluruh komponen mendukung upaya perdamaian dengan tidak memprovokasi warga tertentu,” tuturnya.