Dewan Minta Polemik Tapal Batas Diseriusi

Olehnya itu, dia memberi saran, perwujudan community development atau pengembangan masyarakat sebagai tanggungjawab perusahaan yang beroperasi di sebuah daerah tertentu mesti dikawal dengan baik. Tak ada pembedaan dengan desa lainnya, tapi harus adil mewujudkan community development di seluruh wilayah di mana sumber daya alamnya dieksploitasi.

“Pembahasan community development ini kan melibatkan masyarakat sebagai pemilik sumber daya alam, pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Di sinilah peran pemerintah menegaskan komitmen sebuah perusahaan demi perwujudan community development. Ini bukan berarti saya menyebut perusahaan di sana tidak bisa mewujudkannya. Tapi, lebih spesifik lagi terhadap wujud itu atas kebutuhan masyarakat itu sendiri,” paparnya.

Jika itu bisa terlaksana, Ais mengaku optimistis konflik tidak hanya bisa diredam, tapi dihentikan. Kesejahteraan terwujud, sangat kecil kemungkinannya sebuah daerah itu saling bergesekan. “Banyak pengalaman yang bisa diambil di daerah-daerah lain. Dengan pengalaman itulah kita sangat berharap, konflik kepentingan tidak terjadi di Touna, demi kelangsungan pembangunan daerah,” demikian Ais.(sut/awa/jpnn)